Peserta Pemilu Harus Patuhi Hukum Kampanye - Hallo Masyarakat Indonesia Seputar Politik Indonesia, Pada Seputar Politik Indonesia Akan Membahas Peserta Pemilu Harus Patuhi Hukum Kampanye, Saya Telah Menyiadakan Seputar Politik Indonesia Yang Berkaitkan Tentang Kemajuan/Keterpurukan Bangsa Indonesia . mudah-mudahan isi Artikel Politik Kali ini Dapat Anda Mengerti. okelah, ini dia Artikel Politik Kali ini.

Judul Artikel : Peserta Pemilu Harus Patuhi Hukum Kampanye

Peserta Pemilu Harus Patuhi Hukum Kampanye

Komisi Pemilihan Biasa (KPU) Kabupaten Magelang mengerjakan sosialisasi PKPU baru Nomor 28 Tahun 2018 berkaitan kampanye Pemilu Tahun 2019, Jumat (21/9/2018).

Sama dengan peraturan sebelumnya, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan ketika masa kampanye.

\"PKPU Nomor 23 Tahun 2018 perihal kampanye sudah diubah menjadi PKPU Nomor 28 Tahun 2018 perihal kampanye. Undang-undang ini menjadi regulasi yang mengendalikan kampanye pada Pemilu 2019 akan datang,\" ujar Komisioner Divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten Magelang, Dwi Endis Windartoko, Jumat (21/9/2018) sosialisasi regulasi baru di Hotel Grand Artos Magelang.

Lanjut Endis, PKPU ini berisi peraturan-tata tertib yang memegang kampanye pada Pemilu Tahun 2019.

Mulai dari tata sistem kampanye, peraturan pemasangan alat peraga kampanye, hingga hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan dikala masa kampanye.

Diantaranya, yaitu pelaksana, peserta dan regu kampanye dilarang mengerjakan kampanye dengan mempersoalkan Pancasila, UUD 1945, dan format NKRI, mengerjakan aktivitas yang berbahaya keutuhan NKRI.

Pelaksana kampanye juga dilarang melibatkan ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa, hingga BUMN untuk menjalankan aktivitas kampanye.

\"Ada juga larangan menghina seseorang secara SARA, menghasut dan mengadu domba, mengerjakan kekerasan dan menganggu ketertiban awam, memberikan uang terhadap peserta kampanye,\" ujarnya.
Pelanggaran pada hukum di atas yang tertuang pada Pasal 69 ayat 1 huruf a hingga j dan 2 PKPU Nomor 28 Tahun 2018 merupakan pidana pemilu.

Apabila pelaksana kampanye dan regu kampanye melanggar ketetapan di atas dapat terancam sanksi penjara.

\"Jadi kami mau semua pelaksana dan regu kampanye bisa memahami hal ini secara serius, dan memakainya pada masa kampanye nanti,\" ujarnya.

Kecuali peraturan di atas, kesibukan kampanye juga dikendalikan terbatas dengan aktivitas kultur seperti panggung seni, konser, panen raya; olahraga jalan sehat atau sepeda santai; kendaraan beroda empat milik pribadi atau parpol; kesibukan sosial donor darah bazar atau laga.

APK juga dibahas di undang-undang hal yang demikian.

Seperti lokasi pemasangan APK yang seharusnya layak dengan ketentuan dari KPU dan Pemkab Magelang.

Lokasi yang dilarang dipasangkan APK yakni daerah ibadah termasuk halaman, rumah sakit (daerah pelayanan kesehatan), gedung milik pemerintah, institusi pengajaran (gedung dan sekolah).
\"Lokasi pemasangan APK diatur KPU berkoordinasi dengan pemkab dan ada regulasinya dan teknisnya. Tak boleh dipasang di sekolah, rumah sakit dan daerah ibadah,\" ujarnya.

Demikianlah Artikel Devisa Kali ini Peserta Pemilu Harus Patuhi Hukum Kampanye

Sekian Artikel Peserta Pemilu Harus Patuhi Hukum Kampanye, mudah-mudahan bisa dipahami anda semua. baiklah, sekian artikel kali ini, Salam Indonesia.

Anda sedang membaca artikel Peserta Pemilu Harus Patuhi Hukum Kampanye dan artikel ini url permalinknya adalah http://inblogspirit.blogspot.com/2018/10/peserta-pemilu-harus-patuhi-hukum_25.html Semoga artikel ini bisa bermanfaat.